Pelajaran Pahit Seputar Kenaikan Harga BBM

Selasa, 27 Mei 2008 00:45 WIB

TJIPTA LESMANA

Pemerintahan Yudhoyono masih saja menggunakan retorika ala Orde Baru dalam memberikan justifikasi kebijakan menaikkan harga BBM.

Pertama, subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya, 80 persen untuk knalpot mobil orang kaya, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedua, harga BBM Indonesia masih termurah di Asia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro malah membandingkan harga BBM Indonesia dengan harga di Filipina, Thailand, dan Singapura. Retorika itu pula yang berulang-ulang disampaikan rezim Orde Baru. Masih untung Purnomo ”lupa” dengan pernyataan Prof Subroto, Menteri Pertambangan dan Energi era Soeharto, bahwa harga bensin di Indonesia, setelah dinaikkan, masih lebih murah dibandingkan dengan segelas Coca-Cola, kemudian ”dikoreksi” dengan segelas teh es manis di negara Barat.

Retorika adalah ilmu persuasi yang diciptakan Aristoteles sekitar 2.500 tahun yang lalu. Menurut Aristoteles, diperlukan tiga keterampilan khusus untuk bisa memengaruhi, bahkan mengubah sikap dan pemikiran orang banyak, yaitu etos, logos, dan pathos. Logos adalah keterampilan memberikan argumentasi dan rasio kuat supaya khalayak percaya dengan apa yang Anda katakan. Untuk itu, kalau perlu, disajikan juga bukti, fakta, dan data. Namun, sayang, logos yang diajukan Purnomo ataupun Jusuf Kalla kurang tepat jika tidak dikatakan ngawur.

Di Belanda, harga bensin saat ini 1,7 euro per liter atau sekitar Rp 23.000. Namun, ongkos bus umum jarak dekat 1 euro, koran 1 euro. Parkir 1 jam di Bandar Udara Schipol 1,5 euro. Seorang pengangguran diberikan subsidi minimal 800 euro per bulan. Seorang yang baru lulus S-1 dan bekerja paling tidak mendapat gaji 1.300 euro. Maka, tidak ada seorang pun yang memprotes harga bensin 1,6 euro. Di Singapura, pendapatan per kapita rakyatnya sekitar 25.000 dollar AS per tahun. Maka, harga bensin di Singapura sekitar 1,5 dollar AS pun tidak membuat rakyat ribut.

Ketika orang-orang Polandia mengetahui bahwa harga bensin kita cuma 45 sen per liter, mereka tidak percaya. Kok, murah betul? Namun, ketika saya memberitahukan pendapatan per kapita rakyat Indonesia 1.500 dollar AS per tahun, mereka sangat heran dan bertanya lagi, ”Setahun atau sebulan?” Saya jawab, ”Setahun.” Baru mereka mengerti bahwa bensin 45 sen per liter di Indonesia tergolong mahal karena 60 persen penduduk kita hanya mengeluarkan belanja 2 dollar AS per hari, sementara pendapatan rakyat Polandia rata-rata 10.000 dollar AS per tahun. Maka, harga bensin 4,45 zloty per liter (1,8 dollar AS) dianggap biasa-biasa saja.

Itukah sebabnya wacana yang membandingkan harga bensin Indonesia dengan negara-negara luar, apalagi negara maju, harus ditanggapi kritis sekali. Pejabat kita mestinya tidak ”asal ngomong”.

Hanya angin surga

Bagaimana dengan wacana bahwa 80 persen subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya? Dari perspektif logos, wacana ini pun lemah.

Pertama, jika pemerintah sejak awal tahu bahwa mobil-mobil pribadi mengonsumsi paling banyak BBM, kenapa pemerintah tidak membatasi jumlah mobil yang berkeliaran di jalan-jalan? Kemacetan serius di berbagai kota besar kini sudah menghadapi tingkat gawat. Kendaraan roda dua di Jakarta bak semut yang mengepung kota. Toh, pemerintah sepertinya tidak melakukan upaya apa pun.

Kedua, BBM tak hanya dinikmati orang kaya, tetapi oleh semua lapisan masyarakat. Semua produk barang dan manufaktur membutuhkan konsumsi BBM. Maka, begitu harga BBM naik, harga barang dan jasa serentak naik. Pada akhirnya, orang di strata bawah yang paling terpukul.
Ketiga, ucapan Jusuf Kalla bahwa kenaikan harga BBM sekarang hanya berakibat kenaikan belanja Rp 50.000 sampai Rp 60.000 bagi orang miskin—sedangkan pemerintah memberikan Rp 100.000 per bulan—hanya teori. Dalam praktik, kehidupan mereka pasti lebih tercekik lagi.
Keempat, Indonesia negara produsen minyak. Minyak yang kita hasilkan mestinya dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat sesuai amanat UUD 1945. Namun, kenyataannya, minyak sebagian besar dinikmati perusahaan-perusahaan pengelola minyak kita. Kenapa pemerintah tidak berdaya melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Presiden Evo Morales dari Bolivia?

Perihal kenaikan harga BBM mestinya pemerintah sejak awal memberikan sounding kepada rakyat bahwa pemerintah tidak punya jalan lain kecuali menaikkan harga BBM sebab harga minyak di tingkat internasional memang terus membubung. Banyak negara menempuh kebijakan melepaskan harga BBM sesuai pasar sehingga fluktuasi harga terjadi setiap hari secara alamiah. Namun, pemerintah kita masih saja berkelit dengan retorika impression management berupa jaminan bahwa harga BBM takkan naik selama 2008, dan menaikkan harga BBM hanya opsi terakhir.

Inilah kesalahan fatal pemerintahan SBY! Memberikan ”angin surga” terus kepada rakyat, bukan menggambarkan situasi riil di dunia. Maka, tatkala rakyat menggugat kenaikan harga BBM, antara lain dalam bentuk aksi-aksi unjuk rasa, pemerintah tidak punya pilihan lain, kecuali menyanyikan retorika ala Orde Baru itu, menggebuki para demonstran/mahasiswa, merusak kampus Universitas Nasional, sekaligus menjilat kembali ludah yang sudah disemburkannya jauh-jauh hari...!

Tjipta Lesmana

Kolumnis dan Guru Besar Komunikasi Politik